Sejak kehadirannya di akhir tahun 90-an, fenomena Electronic Government (e-Government) terus-menerus menuntut instansi pemerintahan untuk memastikan bahwa harus ada transformasi operasional di bidang pelayanan publik. Transformasi ini bukanlah pekerjaan mudah. Butuh perencanaan yang matang, konsultasi intensif dengan IT konsultan, jajak pendapat di masyarakat, penyuluhan publik, hingga kontrol pelaksanaan.
Dengan kompleksnya proses tersebut, nyatanya sampai hari ini masih ada saja urusan birokrasi yang berbelit-belit. Namun, kita juga tidak bisa menafikkan fakta bahwa sudah ada banyak instansi pemerintahan yang melakukan reformasi birokrasi berkat implementasi e-Government. (Baca juga : Pentingnya Masterplan dalam Penerapan Anggaran Belanja Daerah )
Pada dasarnya e-Government mencakup e-Budgeting, e-Procurement, e-Audit, e-Catalog, e-Payment, e-Controlling, bahkan e-Health. Intinya, ini adalah konsep di mana segala urusan birokratis bisa berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan level kepuasan masyarakat dan memperbaiki kinerja pemerintah. (Baca juga : Langkah Cerdas Mewujudkan Good Governance dengan Meningkatkan Efektifitas Layanan Publik )
e-Government ini tidak hanya berjalan di satu-dua instansi, tetapi di seluruh instansi yang ada. Ketika sudah terlaksana, akan hadir sistem yang akurat dan terintegrasi. Di Indonesia sudah ada banyak kabupaten/kota yang menerapkan e-Government dengan cukup baik. Berikut Gamatechno rangkumkan lima di antaranya:
1. Surabaya
Surabaya adalah salah satu contoh kota yang menerapkan e-Government dengan baik. Solusi yang dihadirkan di Surabaya mencakup Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD), e-SDM, e-Monitoring, e-Education, e-Permit, e-Office, e-Health, e-Dishub, Media Center, serta Sistem Siaga Bencana.
Dengan melihat cakupan yang diwadahi, bisa dipahami bahwa Surabaya tidak hanya memiliki birokrasi yang baik, tetapi kota ini mampu konsekuen dengan konsep smart city yang diangkatnya.
Salah satu contoh implementasi yang berjalan baik adalah Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD). Sistem Ini menjadi objek vital sebab menyangkut perencanaan dan pengembangan kota dan staf pemerintahan di kota Surabaya. Karena posisinya yang sangat penting, maka di dalamnya pun dilengkapi dengan e-Musrenbang yang disusun untuk mendukung sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Bojonegoro
Di ranah e-Government nama Bojonegoro sedang naik daun. Kabupaten ini bahkan disebut-sebut memiliki penerapan e-Government yang lebih lengkap dibanding DKI Jakarta maupun Makassar.
Seperti di tempat lain, Bojonegoro memiliki sistem baku seperti e-Musrenbang, e-Budgeting, e-Planning, e-Procurement, serta e-Monev (monitoring and evaluation). Uniknya, selain siklus utama tersebut, pemerintah kabupaten juga menambahkan open data contract setelah e-Procurement.
Open data contract ini memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi pekerjaan kontraktor maupun pihak ketiga yang memenangkan tender proyek pemerintah.
3. Binjai
Pemerintah Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara patut berbangga, pasalnya kota ini adalah yang pertama menerapkan e-Government di provinsi tersebut. Sampai sekarang, Binjai telah memiliki 14 inovasi e-Government demi mewujudkan Binjai Smart City.
Belakangan, kota ini telah melakukan grand launching untuk lima aplikasi e-Government Binjai Smart City (BSC) sekaligus peresmian Binjai Command Center (BCC).
Salah satu aplikasi e-Government andalan Binjai adalah e-Masyarakat yang bisa diunduh umum di Play Store. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa membuat laporan yang dilengkapi dengan foto dan keterangan supaya segera ditanggapi. Selain menjadi media berbagi informasi, e-Masyarakat juga digunakan kepolisian dan masyarakat untuk berkorespondensi.
4. Bandung
Bandung dan smart city-nya bukanlah hal yang asing lagi. Baru-baru ini, Bandung baru saja menghibahkan tiga aplikasi e-Government-nya untuk digunakan di tiga provinsi (terdiri dari belasan kabupaten/kota). Tiga aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi Hibah Bansos (Sabilulungan), aplikasi perizinan online, dan aplikasi Elektronik Remunerasi Kinerja (E-RK). (Baca : Langkah Wujudkan Transparasi Perizinan Online dengan Aplikasi gtPerijinan )
Hibah tersebut dimaksudkan agar sistem perizinan, perencanaan, sekaligus pengadaan (planning and budgeting), sistem pengadaaan barang dan jasa, dan bantuan sosial, dapat berjalan dengan lebih transparan, efektif, serta bertanggung jawab.
5. Yogyakarta
Percontohan e-Government bukan hanya Bandung semata, Yogyakarta pun demikian. Pelaksanaan e-Government di Kota Pelajar ini sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Bahkan pada 2016, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyebut bahwa DIY secara umum akan dijadikan percontohan di tingkat nasional.
Di Kota Yogyakarta sendiri, e-Government telah dijalankan dengan basis strategis pemanfaatan TI, keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, serta sistem administrasi kependudukan dan sistem administrasi perizinan.
