Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang sering disebut dengan SPBE adalah suatu sistem yang dibuat untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dengan mengarahkan pada penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan. Penerapan SPBE di suatu pemerintahan daerah merupakan salah satu bukti konsistensi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang prima dan berorientasi kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan SPBE bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi berbasis elektronik. Apa saja manfaat yang akan didapatkan oleh Pemerintahan setelah penerapan Pemerintahan berbasis SPBE?
1. Teknologi mewujudkan e-government
Semakin majunya teknologi, sistem pengelolaan pemerintahan harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Indonesia yang tak luput dari praktik korupsi, dewasa ini telah berbenah untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan salah satu upaya mencegah korupsi dengan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan meminimalkan pemrosesan data , pelayanan dan transaksi yang bersifat manual.
2. SPBE menjadi “kontrol” kinerja pemerintah Paling Efektif
Pelibatan inovasi teknologi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan bangsa dengan menjadikan institusi-institusi negara semakin transparan. Dari sini, hadirlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertugas sebagai “kontrol” kinerja lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia, hal ini dikarenakan dengan adanya pemerintahan berbasis SPBE maka seluruh kinerja pemerintah dapat terintegrasi dan transparan.
3. SPBE memanfaatkan sistem terintegrasi dari pusat hingga ke daerah
Penguatan infrastruktur dan sistem yang terintegrasi menjadi fokus utama dengan memegang prinsip interoperabilitas, keamanan, dan pengeluaran anggaran yang efektif.
Percepatan pengaplikasian SPBE sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Ketika nantinya sudah berjalan secara menyeluruh di level nasional, sinergi kinerja dari instansi tingkat kabupaten, provinsi, kementerian, hingga pusat bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Pelayanan kepada publik pun tentu saja akan semakin meningkat kualitasnya.
Dengan sistem yang terintegrasi meningkatkan kemudahan dalam melakukan evaluasi pun penilaian oleh publik sehingga hasilnya semakin optimal dan mengurangi praktik-praktik kecurangan.
