Pelaksanaan program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Dalam implementasinya kelak, MEA mencakup pengembangan sumber daya manusia serta pembangunan kapasitas individu, kualifikasi pekerjaan profesional, dan mendekatkan proses konsultasi berkaitan dengan makro-ekonomi juga kebijakan finansial.
Selain itu, MEA juga mengarah pada terlaksananya perdagangan bebas di kawasan ASEAN, peningkatan infrastruktur dan konektivitas dalam komunikasi, serta pengintegrasian industri antar negara anggota. Secara singkat, MEA akan mengubah ASEAN menjadi region yang bebas dalam transaksi barang, pelayanan, investasi, keahlian, serta modal.
Menatap peta besar yang terbuka, setiap daerah di Indonesia pun harus mau melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini berkaitan dengan empat pilar yang dimiliki oleh MEA itu sendiri. Pertama adalah MEA merupakan satu pasar besar dan menjadi basis produksi. Kedua MEA menjadi region dengan nilai ekonomi yang kompetitif. Ketiga MEA mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Keempat, MEA mewujudkan integrasi ASEAN ke dalam komunitas ekonomi global.
Sayangnya, kemampuan antar daerah di Indonesia masih belum sama. Ada daerah yang pembangunan ekonominnya sangat pesat, namun ada juga daerah yang masih lambat. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada jumlah investasi yang masuk ke daerah terkait.
Selama ini, investasi erat hubungannya dengan kemudahan birokrasi. Banyak daerah yang lambat dalam pertumbuhan ekonomi sebab proses birokrasinya berbelit-belit. Belajar dari daerah yang banyak memperoleh investasi, sudah seharusnya pembuat kebijakan di daerah melakukan pemangkasan mekanisme dalam penanaman investasi. Hal itu perlu didukung pula dengan implementasi teknologi informasi. Sebab dengan adanya teknologi informasi, proses yang dilakukan akan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses manual.
Pelaksanaan kebijakan daerah yang berbasis teknologi akan menambah nilai profesionalitas dalam hal pelayanan. Contoh paling sederhana adalah pemangkasan jumlah antrian serta waktu tunggu. Cara manual dalam birokrasi mengharuskan terjadinya antrian fisik. Tenaga dan waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut menjadi sangat banyak. Belum lagi apabila proses perizinan berada di beberapa instansi yang berbeda sekaligus. Dengan adanya integrasi sistem melalui implementasi teknologi informasi, permasalahan tersebut dapat dipangkas. Prosesnya bisa disederhanakan, bahkan sistem antar instansi dapat diintegrasikan.
Melihat kondisi yang ada menuju MEA, beberapa daerah memang telah melakukan penyederhanaan proses birokrasi melalui optimalisasi teknologi informasi. Jakarta, Bandung, dan Surabaya telah membuktikan bahwa hal itu mampu meningkatkan investasi daerah. Sekarang, daerah lain dapat melakukan langkah serupa agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang terlalu besar antar-daerah ketika MEA telah berjalan. (anas)
