Kebutuhan layanan sistem elektronik dewasa ini berkembang dengan cepat hal ini tentunya harus diimbangi dengan kemampuan sistem informasi yang cepat, andal dan aman. Pemerintah sebagai instansi pelayanan publik diharuskan untuk mengikuti perkembangan tersebut, peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan publik merupakan bukti serius pemerintah dalam hal peningkatan sistem informatika. Interoperabilitas dalam organisasi berkaitan dengan kemampuan sistem dan aplikasi IT yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Dengan kata lain, perangkat yang ada nantinya mampu bertukar dan menginterpretasi data yang dibagikan satu sama lain.
Konsep ini memungkinkan sistem informasi yang ada untuk bekerja sama lintas batasan organisasional. Hal itu akan berdampak pada semakin efektifnya pelayanan yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna, serta potensi lain yang bisa dieksplorasi ke depannya.
Di Indonesia, perhatian khusus tentang penerapan interoperabilitas telah tertuang dalam PP 82 Tahun 2012, Pasal 23. Pasal ini berbunyi: Penyelenggaraan Sistem Elektronik harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan Sistem Elektronik sebelumnya dan/atau Sistem Elektronik yang terkait.
Dilihat dari levelnya, interoperabilitas memiliki tiga cakupan:
Fondasional
Interoperabilitas fondasional mengacu pada kemampuan satu sistem informasi untuk terhubung dengan sistem lainnya. Poin utamanya adalah sistem penerima tidak harus menginterpretasikan data yang diterima.
Struktural
Interoperabilitas struktural merupakan medium yang lebih kompleks dan mendefinisikan struktur data dari informasi yang dikirimkan antarsistem. Level ini membuat format pesan yang telah terstandardisasi untuk diinterpretasikan di ranah individual. Data struktural disebut sebagai data yang terlindungi dan tidak berubah.
Semantik
Interoperabilitas semantik adalah yang paling kompleks dari ketiganya. Level ini memiliki data yang sudah jadi. Di model ini, sistem dapat bertukar data dan menggunakannya untuk potensi paling optimal, termasuk kemampuan bertukar, interpretasi, serta penggunaan data lintas sistem yang berbeda.
Dengan kompleksitas yang ada, penerapan interoperabilitas dalam pemerintahan membutuhkan level semantik untuk bekerja dengan baik.
Pengadaan sistem interoperabilitas di organisasi berskala besar adalah proses berjangka panjang. Keterbacaan masing-masing sistem dianggap sebagai masalah paling kritis yang dapat dialami oleh organisasi yang membutuhkan sistem informasi lebih dari satu.
Ada variasi poin penting dalam interpretasi yang harus diperhatikan dipenerapan ini, terutama pada data yang distribusi dan informasinya heterogen. Ada dua konsep dasar yang dapat mengarah ke output berbeda:
- Integrasi informasi yang tujuannya memfasilitasi aliran informasi lintas batasan teknis dan organisasional;
- Integrasi proses yang berfokus pada keterhubungan tahap dan tingkatan dari performa proses yang ada lintas batasan teknis dan organisasional.
Untuk menghindari ketidaksesuaian atas dua hal di atas, ada tiga poin yang harus dipahami dalam penerapan interoperabilitas di pemerintahan:
- Interoperabilitas membutuhkan panduan visi integrasi;
- Masing-masing tipe integrasi mengarah ke set ide yang berbeda, asumsi, dan maksud teknikal;
- Integrasi mengharuskan adanya komitmen strategis dalam bentuk nota kerja sama eksplisit antarinstitusi dan implementasinya sebelum akhirnya dapat diwujudkan ke model digital.
Setelah selesai dengan pembahasan teknis, berikut ini Gamatechno sajikan lima manfaat penerapan interoperabilitas dalam organisasi/pemerintahan:
- Meningkatkan proteksi privasi
- Menyediakan data dengan lebih berkualitas
- Meningkatkan produktivitas dan mengurangi pengeluaran biaya
- Meningkatkan kepuasan pengguna jasa
- Meminimalisir kekurangan
Katakanlah di sistem lama yang masih terpisah-pisah pengguna tidak tahu di mana data tertentu disimpan. Kelemahan ini rentan dimanfaakan oleh orang jahat untuk membobol sistem yang ada karena celah keamanannya sangat besar. Berbagai data penting organisasi dapat tercampur menjadi satu dan mempersulit penerapan langkah-langkah proteksi. Dengan sistem interoperabilitas, fitur keamanan bisa dijamin dengan lebih baik.
Di kondisi ideal, suatu organisasi akan terhubung dengan organisasi lainnya. Mereka menciptakan jaringan lintas wilayag atas data yang dimiliki. Data itu bisa digunakan untuk kepentingan yang beragam, misalnya memprediksi tren tertentu. Tanpa adanya interoperabilitas, transfer yang ingin dilakukan akan sangat menguras tenaga dan waktu organisasi. Melalui teknologi terbaru, pengiriman digital mampu bekerja cepat dan akurat dalam mengumpulkan data publik yang langsung dapat diinterpretasikan untuk berbagai tujuan.
Riset dari Ponemon Institute menunjukkan bahwa pekerja klinik di Amerika membuang 45 menit waktu kerjanya hanya karena mereka masih menggunakan teknologi komunikasi konvensional. Apabila dikalkulasi, kerugian di seluruh Amerika atas masalah ini mencapai US$8.3 milyar per tahun. Interoperabilitas tidak hanya membantu aspek komunikasi, teknologi ini juga mendorong terciptanya lingkungan kerja paperless. Dampak dari hal itu, organisasi akan lebih mudah dalam hal pendataan, akses, dan penyimpanan.
Akses beragam kebutuhan data yang lebih cepat dari biasanya juga berperan besar dalam hal kepuasan pengguna; waktu tunggu dapat dikurangi, tidak perlu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Di bidang pelayanan publik, hal ini akan meningkatkan penilaian profesionalitas sebuah institusi.
Integrasi program digital dapat memfasilitasi aliran informasi dengan lebih baik dan minim kesalahan. Interoperabilitas juga mengurangi kebutuhan untuk melakukan input data manual yang berimbas pada penghematan waktu dan menghindari masalah kesulitan/kesalahan pembacaan atas tulisan tangan seseorang.
Melalui proses formal yang ada, apabila seluruh kesepakatan berjalan dengan baik, penerapan interoperabilitas di pemerintahan juga akan berjalan lancar, meskipun tidak jarang prosesnya cukup panjang. Magelang dapat dijadikan percontohan untuk hal ini. Arsitektur yang digunakan oleh kota ini menghasilkan sistem yang terintegrasi dan memenuhi unsur interoperabilitas yang akhirnya menjadi jembatan antarinstitusi. Pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta celah keamanan dan akurasi datanya menjadi lebih terjamin.
