Masyarakat memiliki pola keseharian yang berbeda di era informasi ini, sehingga struktur pemerintahan juga harus ikut beradaptasi dalam memberikan pelayanannya.
Implementasi Smart Government dapat mempengaruhi seperti apa wujud Smart City ke depannya. Posisi Smart Government di sini adalah membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat serta mengimplementasikannya dalam bentuk seefektif dan seefisien mungkin dengan berbasis ICT. Maka tidak heran apabila kemudian pelayanan publik banyak yang diintegrasikan menjadi satu pintu.
Secara umum, Gamatechno menawarkan tiga konsep dalam implementasi Smart Government. Tiga konsep itu sudah mencakup seluruh kepentingan. Pertama adalah Government to Government (G2G), berbagai aplikasi di bagian ini bertujuan untuk menunjang produktivitas dan operasional instansi pemerintahan. Kedua adalah Government to Business (G2B), melalui aplikasi di bagian ini pemerintah dan perusahaan akan sama‐sama dipermudah misalnya dalam hal perizinan maupun pajak. Ketiga adalah Government to Citizen (G2C), inovasi digital di bagian ini akan mempermudah tugas pemerintah dalam menyediakan berbagai macam informasi penting bagi masyarakat.
Ketika semua elemen dalam Smart Government dapat terwujud dan berjalan dengan baik, maka tidak hanya pemerintah yang diuntungkan, namun juga publik umum. Misalnya tentang pemangkasan proses birokrasi di Surabaya via sistem e‐Kios. Proses yang biasanya sangat berbelit dan membutuhkan waktu lama menjadi lebih efisien. Hal tersebut dapat meningkatkan citra kinerja pemerintah di mata masyarakat. Di lain pihak, masyarakat pun dipuaskan karena urusannya bisa cepat ditangani dengan alur yang lebih sederhana.
Jika beralih ke manfaat lain, Smart Government juga dapat menghemat berbagai hal. Contohnya, apabila pengembangan Smart Government terus berjalan, maka produk yang dihasilkan akan mengarah ke bentuk digital. Akibatnya, penggunaan kertas dan tinta yang selama ini sangat banyak menjadi bisa diminimalisir. Hal ini juga sejalan dengan konsep bahwa Smart Government dan berbagai elemen Smart City lainnya harus lah berwawasan lingkungan.
Kemudian mengenai kemudahan penanganan berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini kewalahan untuk ditampung oleh sistem manual. Selama ini masyarakat menyalurkan aspirasi dan pertanyaan lain melalui berbagai cara manual yang terpisah‐pisah, seperti tertulis, SMS, maupun Telepon. Pengarsipannya tentu membutuhkan usaha lebih keras. Namun jika aplikasi aspirasi sudah berjalan dengan baik, maka tidak hanya memudahkan masyarakat dalam bersuara kepada pemerintah namun juga memudahkan dalam pengarsipannya. Sebab seluruh pesan akan bermuara pada satu kendali yang terpadu. Dampaknya, prioritas tanggapan terhadap aspirasi yang ada bisa menjadi lebih jelas.
Smart Government memang bukan pekerjaan instan yang bisa langsung jadi dan berjalan dalam waktu singkat. Penerapannya harus dilakukan secara bertahap sebab diperlukan adaptasi atas kebiasaan sebelum‐sebelumnya. Namun jika sudah berhasil, maka peningkatan kualitas berbagai pelayanan publik tentu akan menguntungkan semua pihak. Ketika Smart Government sudah mapan, maka terwujudnya Smart City tinggal selangkah lagi.
Discussion about this post