Strategi Penerapan e-Government di Pemerintahan

Blog.Gamatechno.com – E-government atau electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya baik itu urusan terkait pemerintahan maupun bisnis dan usaha. Pentingnya e-government salah satunya didasari atas kebutuhan pemeritahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Program tersebut tentunya memiliki tujuan, salah satunya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk-bentuk peningkatan public yang dimaksud meliputi beberapa hal berikut ini. Pertama, jaringan informasi dan transaksi layanan public yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kedua, semakin terjangkaunya biaya transaksi layanan public salah satunya melalui program paperless. Ketiga, hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu update. Keempat, kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas public. Terakhir, menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.

Strategi Penerapan e-Government di Indonesia

Proses perubahan dari model konvensional menjadi e-government tentu memiliki tantangan tersendiri apalagi untuk memulai. Seringkali pemerintah bingung harus memulai dari mana karena minimnya SDM dan SDA. Namun langkah awal harus segera ditempuh, misalnya dimulai dari penayangan potensi wisata daerah, informasi umum terkait pemerintahan (foto dan nama gubernur, alamat kantor dinas, dan lain-lain), dan informasi perniagaan misalnya harga cabai hari ini. Selain itu, informasi pendidikan juga tidak kalah penting untuk disampaikan seperti jam belajar, profil sekolah di kabupaten tertentu, dan informasi pendidikan lainnya.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government menjadikan e-government sangat layak untuk diterapkan sebagai bentuk dukungan dari pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut 6 strategi pemerintah dalam penyusunan e-government:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan.

2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan SDM dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan public juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peran dunia usaha cenderung kepada partisipasi dalam pemanfaatan e-government sehingga pelayanan public tidak sepenuhnya dilayani pemerintah.

5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusiabaik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan peningkatan e-literacy masyarakat.

6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistic dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

Beberapa contoh penerapan e-government di Indonesia adalah Sragen dengan One Stop Service (OSS) yang merupakan layanan perijinan terpadu. Surabaya mengembangkan e-procurement yang menampilkan informasi proyek pemerintah sehingga secara terbuka, masyarakat dapat turut serta melakukan tender proyek. Denpasar juga menggunakan seight seeing untuk informasi potensi daerahnya.
E-goverment tentunya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu perusahaan yang mendukung e-goverment adalah Gamatechno melalui beberapa beberapa layanan seperti mCity dan gtPerijinan.

Sumber image: newth.com