Blog.Gamatechno.com – Apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan keberlangsungan layanan TI di instansi Anda? Seringkali implementasi layanan TI tidak sepenuhnya didayagunakan oleh pengguna. Inisiatif TI yang tersebar di berbagai unit kerja juga sering kurang sinergis sehingga berdampak pada keraguan data. Kondisi ini jadi perhatian utama tata kelola TI, bagaimana mewujudkan inisiatif layanan TI yang menjadi bagian dari keseharian ketugasan unit kerja, bagaimana mewujudkan keselarasan antar inisiatif layanan TI lintas unit kerja. Pelatihan tata kelola TI menjadi penyelesian masalah keberlangsungan implementasi layanan TI.
Tata Kelola TI Mengacu pada Penerapan Good Governance
Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Pemerintahan Daerah pada dasarnya berpatokan pada kerangka layanan good governance. Implementasi dari kerangka tersebut menciptakan laporan yang mengedepankan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebetulnya, implementasi TIK di pemerintahan Indonesia sudah dimulai sejak beberapa beberapa dekade yang lalu. Yang perlu menjadi catatan, intensitas integrasi tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK di pemerintahan bisa optimal, maka perlu adanya kerangka good governance dalam pelaksanaannya. Berikutnya, hal tersebut dikenal sebagai Tata Kelola TIK.
Tata kelola TIK diperuntukkan bagi seluruh instansi yang ada di Republik Indonesia. Mulai dari Departemen Tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Dalam panduannya, tata kelola ini digunakan sebagai prinsip dan panduan bagi setiap institusi pemerintahan dalam penggunaan sumber daya TIK di institusi masing-masing. Hal tersebut kemudian harus bisa memenuhi asas: efektivitas, efisiensi, dan akseptabilitas.
Secara umum, tujuan dari tata kelola TIK adalah untuk memberikan batasan dan pandangan bagi tiap institusi pemerintahan dan entitas pengambil kepuitusan yang di dalamnya menggunakan sumber daya TIK. Kalau beberapa tahun silam implementasinya hanya berpatokan pada good governance, sekarang ini bertambah menjadi smart governance.
Oleh karenanya, tidak heran kalau kemudian pihak-pihak yang terlibat pun menyeluruh: internal auditor pemerintahan, komunitas bisnis, bahkan publik. Keterlibatan tersebut diharapkan bisa mendukung tercapainya: sinkronisasi dan integrasi tata kelola TIK nasional, efisiensi belanja, realisasi solisi TIK yang efisien, serta operasi sistem yang memberikan nilai tambah signifikan kepada publik.
Dari situ, kemudian akan timbul manfaat yang berdampak luas. Dari perspektif nasional, tata kelola TIK akan membantu koordinasi dan integrasi rencana nasional, memperoleh rujukan berstandar kualitas, mempermudah pemantauan dan evaluasi implementasi. Dari perspektif institusional, manfaatnya antara lain: mendapatkan batasan dan panduan sesuai dengan praktik terbaik dalam sistem masing-masing, serta mengoptimalkan pelayanan bagi publik. Sedangkan dari perspektif publik, manfaatnya adalah masyarakat memperoleh manfaat pelayanan yang lebih baik, memperoleh transparansi penyelenggaraan pemerintah, dan mampu melakukan fungsi kontrol sosial.
Memilih Framework Tepat Untuk Tata Kelola TI
Untuk melakukan tata kelola TIK, tentu saja Pemerintahan Daerah membutuhkan framework yang tepat. Framework yang terkenal adalah COBIT5. COBIT5 adalah satu-satunya framework bisnis yang ditujukan untuk pemerintahan dan manajemen perusahaan berbasis TIK. Sistem ini merupakan produk hasil kerja sama global yang pengembangannya dilakukan oleh tim ISACA, sebuah asosiasi independen non-profit beranggotakan 140.000 profesional pemerintahan, keamanan, risiko, dan asuransi dari 187 negara.
Framework ini menggabungkan pemikiran pemerintahan termutakhir dengan teknik manajemen dan penanganan yang prinsip, praktik, alat analisis, dan modelnya diterima secara global. Sistem ini akan membantu meningkatkan tingkat kepercayaan dan valuasi berbasiskan sistem informasi.
