tingkatkan-kualitas-layanan-publik-dengan-spbe

Tingkatkan Kualitas Layanan Publik dengan SPBE

Ketika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)—yang merupakan sistem TIK terintegrasi dari level pemerintah pusat hingga daerah—telah diaplikasikan secara optimal, kualitas layanan publik pun bakal ikut terdongkrak. SPBE memutus mata rantai birokrasi yang selama ini terpisah-pisah dan berbelit-belit menjadi terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun, sebelum mewujud ke hasil gemilang seperti di atas, kita harus menengok dulu permasalahan pelayanan publik di Indonesia yang sering hadir. Selama ini ketika berhadapan dengan birokrasi kita banyak berhadapan dengan sandungan-sandungan semacam: pelayanan tidak efisien, aparatur tidak responsif, instansi kurang informatif, sulit dijangkau, kurang koordinasi, bahkan kurang mendengar aspirasi. (Baca : Bagaimana SPBE Membantu Proses Kerja Pemerintah )

Padahal, secara sederhana, kapasitas sumber daya manusia di institusi pemerintahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan publik semestinya menginternalisasi empat kriteria dasar: empati, profesional, kompetensi, dan etika. Empat hal itu tampak sederhana, tetapi nyatanya praktik di lapangan tidak sesederhana itu. Salah satu faktornya karena “kontrol”-nya kurang baik. SPBE berupaya mengisi ruang kosong itu.

Mengapa “kontrol” pada lembaga pemerintahan penting? Tujuannya bukanlah untuk mengekang, melainkan: masyarakat memandang pemerintah merupakan satu kesatuan dan karena itulah ada harapan agar “kesatuan” itu bisa terwujud melalui kolaborasi antarinstansi baik pusat maupun daerah demi mencapai tujuan negara yang lebih besar.

pelayanan publik, spbe, penerapan spbe, pemerintahan terpadu

Standar kolaborasi yang nantinya berujung pada peningkatan kualitas publik itu dapat dinilai dari empat kriteria:

1. Kolaboratif yang merupakan integrasi proses bisnis, layanan, dan pemerintahan.

2. Sesuai kebutuhan yang berorientasi pada pemenuhan layanan sesuai dengan keinginan masyarakat.

3. Adaptif yang berupaya merespons terhadap perubahan kebutuhan layanan.

4. Mudah, cepat, dan terjangkau, sebab hal ini berhubungan dengan kenyamanan ketika menggunakan layanan tertentu.

Pemenuhan empat kriteria di atas akan menghasilkan pelayanan publik terpadu. Di situ ada dua komponen yang saling bekerja timbal balik, yaitu:

co-location dan system integration.

1. Co-location yang diwakili oleh mall pelayanan publik berisikan konsep integrasi layanan publik melalui penempatan unit pengelola pelayanan dalam satu lokasi.

2. System integration di sini diisi oleh SPBE terpadu, ia merupakan penerapan SPBE untuk pelayanan publik melalui integrasi proses, integrasi TIK, dan integrasi layanan.

pelayanan publik, spbe, penerapan spbe, pemerintahan terpadu

Setelah dua hal itu berjalanan beriringan, aspirasi SPBE untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang integratif demi penyelenggaraan pemerintahan akhirnya bisa dicapai. (Baca : Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Evaluasi SPBE )

Siapa yang diuntungkan dengan kesuksesan SPBE? Semua pihak. Semua lapisan masyarakat akan bisa merasakan peningkatan kualitas layanan publik, baik itu masyarakat umum, aparatur sipil negara, pelaku usaha, hingga pemerintah itu sendiri.

Bagaimana bisa? Sebab, SPBE ini nantinya mampu mengintegrasikan empat bidang penting dalam satu sistem: tata kelola birokrasi terpadu, proses bisnis dan data yang terintegrasi, layanan publik satu pintu, serta implementasi TIK nan padu.

Dampaknya, SPBE akan mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih efisien, meningkatkan tingkat kepercayaan publik, memberikan layanan yang adaptif dan terjangkau, serta mewujudkan kolaborasi antarinstansi pusat dan daerah.